Harmonisasi Kebijakan Beban Kerja Guru Madrasah dengan Implementasi Kurikulum Darurat pada Madrasah

Harmonisasi Kebijakan Beban Kerja Guru Madrasah dengan Implementasi Kurikulum Darurat pada Madrasah – yang dilakukan secara online dan dalam rapat tersebut mendapatkan beberapa kesimpulan yang di dari beberapa peserta yang mengikuti virtual meeting

1. Mustofa Fahmi (Kasi Bina Guru MI dan MTs):

Bahwa secara umum rapat ini akan fokus untuk mendiskusikan beberapa hal sebagai berikut:

  • Harmonisasi Kebijakan tentang Sistem Pembelajaran di Madrasah seiring dengan dirilisnya Pedoman Kurikulum Darurat di Madrasah;
  • Konsep penerapan beban kerja guru di madrasah dan strategi untuk penilaian kinerjanya melalui pola Teaching From Home (TFH);
  • Identifikasi permasalahan, kendala dan solusi atas penyaluran tunjangan profesi guru yang berbasis beban kerja guru di madrasah di masa Pandemi Covid-19.

2. Ahmad Hidayatullah (Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi):

  • Terkait dengan otonomi/pemberian inovasi untuk beraktivitas saat ini di masa pandemi, dimana semua hal terjadinya serba darurat, tidak bisa dilakukan dengan cara seperti biasa – biasa saja. Maka dari itu diterbitkannya surat dari Dirjen Pendidikan Islam terkait mekanisme belajar pada Madrasah.
  • Ada beberapa hal yang menjadi subtansi di dalam Surat Edaran tersebut diantaranya adalah untuk mengembangkan kreasi dan inovasi, melalui potensi yang dimiliki oleh guru dan tenaga kependidikan madrasah. Selain itu, pola pembelajaran peminatan di masa darurat ini dapat dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
  • Konten pembelajaran dibekali pembelajaran yang esensial. Hal ini bertujuan untuk memberikan bekal akademik kepada guru madrasah. Pada prinsipnya yang tahu kualitas guru madrasah adalah guru madrasah itu sendiri, dimana saat ini guru madrasah sudah lebih baik dari sebelumnya. Peluang atau potensi guru dan tenaga kependidikan di madrasah sudah disediakan melalui ruang yang besar dan difasilitasi bekal akademik di dalam pedoman tersebut.
  • Berdasarkan konsep menjaga kesehatan dan keselamatan, tidak mungkin konsepnya dilakukan seperti biasa, akan tetapi tugas dan materi harus selalu tetap terjaga. Hal ini sudah diberlakukan pada 34 Provinsi di Indonesia. Pada proses belajar secara darurat, bebannya tidak harus sama dengan pembelajaran normal. Terkait dengan hal ini, perlu diberikan acuan sehari kurang lebih 2 mata pelajaran yang terdiri dari mata pelajaran utama dan mata pelajaran pengembangan diri. Pada peraturan di madrasah, proses belajar diperbolehkan lebih singkat dari pada biasanya dikarenakan harus tetap menjaga kesehatan dan mengurangi beban kerja guru. Oleh karena itu kebijakan ini juga sudah dibahas dengan melibatkan beberapa unsur guru dan pengawas madrasah.
  • Proses penilaian, kenaikan kelas dan segala tugas – tugas portofolio sudah tersedia dalam satu aplikasi yang sebelumnya sudah dikomunikasikan dengan kemendikbud. Memasuki tatanan normal baru sudah ada protokol mulai dari bagaimana mengatur waktu, kegiatan awal masuk dan segala sesuatunya sudah dipersiapkan segala teknisnya.
  • Penetapan masa darurat mengikuti kebijakan pemerintah masing – masing daerah. Akan tetapi kita juga sudah mempersiapkan infrastrukturnya jika memang dibutuhkan untuk menanggapi kemungkinan terburuk yang diprediksi akan normal pada bulan Desember – Januari pada semester baru nanti. Ruang pembelajaran disediakan dan dipastikan guru dapat memberikan pembelajaran dengan mengikuti panduan – panduan yang ada dan mata pelajaran yang sudah dipersiapkan.

3. Suyitno (Direktur GTK Madrasah):

  • Diperlukan koordinasi intensif antar Direktorat KSKK Madrasah dan Direktorat GTK Madrasah dalam hal perumusan kebijakan strategis untuk mengantisipasi hal-hal teknis yang perlu diantisipasi di lapangan dan berdampak kepada kinerja guru dan tenaga kependidikan.
  • Beberapa data di lapangan menunjukkan bahwa masih ada guru madrasah yang tidak melaksanakan sistem pembelajaran sama sekali (baik luring/daring/kombinasi), sehingga diperlukan sebuah kebijakan yang mengatur tentang hal ini.
  • Konsep tentang implementasi kurikulum darurat di madrasah dinilai cukup penting untuk menjamin sistem pembelajaran tetap berjalan, namun perlu disusun kebijakan yang afirmatif khusus bagi guru yang menerima tunjangan profesi supaya aman ketika dilakukan audit oleh instansi pengawasan yang nantinya tidak menyalahkan guru karena keterbatasan akses dan lainnya selama pandemic ini berlangsung.
  • Jika memang sangat darurat dan tidak ada lagi akses yang bisa dilakukan untuk membantu guru, apakah perlu jika Simpatika dinonaktifkan sementara, kaitannya dengan pembayaran tunjangan profesi guru?
  • Kebijakan yang sudah ada antara Beban Kerja dan Implementasi Kurikulum harus benar-benar seimbang dan sinkron, sehingga regulasi yang sudah ada maupun regulasi yang baru bisa diharmonisasi melalui payung hukum yang relevan, minimal SE tentang kurikulum darurat ini dinaikkan levelnya menjadi Keputusan Menteri Agama, sehingga eksistensi guru dapat terlindungi secara administrasinya.
  • Efektifitas TFH akan dilakukan melalui Survei Nasional yang dilakukan Direktorat GTK Madarsah. Hasil analisa yang akan diperoleh tentu akan mampu direlevansikan dengan kebijakan lainnya termasuk dengan pola penjaminan mutu pembelajaran di madrasah nantinya. Oleh karena itu, diminta instrument survei ini nanti diisi secara valid oleh guru dan tenaga kependidikan (tanpa diwakilkan kepada pihak lain). Survei ini akan dilakukan secara online melalui Simpatika.
  • Sinergi dan pantau terus kebijakan yang terkait dengan sistem pembelajaran di masa pendemi ini, termasuk segala kebijakan yang ditetapkan Kemendikbud baik yang berlaku di zona merah, hijau maupun kuning.
  • Pelaksanaan presensi bagi GTK Madrasah mengikuti edaran terbaru yang kemarin sudah dirilis. Pada prinsipnya edaran tersebut mengarahkan GTK Madrasah supaya tetap melaksanaan TFH dan dalam konteks beban kerja guru dimungkinkan untuk melakukan pembelajaran tidak berbasis tatap muka. 

4. Bondan (Tim Simpatika Pusat):

  • Dalam situasi pandemi seperti ini, Simpatika terus berupaya untuk membuktikan bagaimana guru dan tenaga kependidikan madrasah tetap bisa melaksanakan pembelajaran dengan cara-cara yang sudah ditentukan, di mana di satu sisi harus tetap menjaga transparansi pada segala prosesnya.
  • Terkait dengan aktifitas tunjangan yang diterima oleh guru, bahwa jam mengajar akan disesuaikan selama masa pandemic Covid-19. Apakah situasi ini juga memungkinkan misalnya ketika disusun kebijakan afirmasi tentang beban kerja minimal guru sebanyak 6 jam mengajar bisa diekuivalensi setara dengan 24 jam mengajar pada masa normal.
  • Berikutnya terkait dengan dokumen penunjang yang terkait dengan pelaksanaan sistem pembelajaran, bahwa guru harus menyusun RPP. Ini perlu diantisipasi secara serius ketika guru yang memiliki RPP dengan pembelajaran secara online namun dalam praktiknya dilaksanakan secara offline, tentu tidak sinkron, dan akan membawa kerugian bagi gurunya itu sendiri ketika diaudit misalnya.
  • Ada baiknya RPP para guru madrasah diupload melalui Situs Guru Berbagi sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Bukti validasi dari situs ini nanti akan menjadi evidence sekaligus bahan yang akan dipertanggung jawabkan beban kerjanya kepada atasan langsung.

5. Kastolan (Kasubdit Bina GTK MA/MAK):

  • Sudah seharusnya jika aturan tentang Beban Kerja dan Kurikulum ini ditetapkan melalui kebijakan yang levelnya lebih tinggi dari KMA, sebagai dasar yang benar-benar kuat jika nanti ada pemeriksaan/audit pada Simpatika karena harus mengakomodir kepentingan dan kondisi riil yang ada di lapangan.
  • Tetap diusahakan untuk mengantisipasi langkah-langkah yang secara psikologis walaupun nantinya tidak matematis karena akan sulit berjalan jika hanya berpegang kepada Surat Edaran saja.
  • Minimnya koordinasi yang terkadang menyulitkan Simpatika untuk mengakomodir subtansi kurikulum darurat dengan beban kerja ideal. Oleh karena itu, jika dimungkinkan perlu dibuat kebijakan untuk menghargai ekuivalensi beban kerja yang secara riil dilakukan oleh guru misalnya, ketika guru melakukan aktifitas penilaian siswanya bisa diekuivalensi berapa JP? Juga missal ketika guru membuat RPP bisa dihargai dengan ekuivalensi berapa JP?

6. Arif Nugraha (Tim Simpatika Pusat):

  • Harus dibedakan persepsi antara beban kerja guru dengan kehadiran guru. Beban Kerja Guru yang kaitannya dengan kelayakan TPG itu diisi di SIMPATIKA diawal semester berdasarkan kurikulum yang berlaku. Saya tidak melihat ada urgensinya untuk mengurangi beban kerja guru yang sekarang 24 JTM misalnya menjadi 6 JTM saja. Karena formasi guru, siswa, rombel tidak berubah disituasi pandemi sekarang. Dengan beban kerja guru min 24 JTM sesuai dengan regulasi tidak ada kendala sampai semester sekarang berakhir karena sudah di set di awal semester.
  • Yang menjadi kendala sekarang bagi guru-guru adalah masalah di kehadirannya. Jadi yang harus ada fleksibilitas/kelonggaran itu di bagian mengisi kehadiran guru yang merupakan bagian dari persyaratan TPG. Jadi untuk menjaga akuntabilitas Beban kerja Guru tetap berlaku seperti sekarang, akan tetapi fleksibilitasnya di pengisian kehadiran yang GTK Madrasah juga sudah menerbitkan SE terkait kehadiran ini. Jika beban kerja guru dilonggarkan akan berdampak negatif, bisa saja jumlah guru madrasah sekarang yang sudah ideal berdasarkan kebutuhan guru menjadi bertambah berlipat-lipat dan berlebihan sehingga untuk memperbaikinya butuh proses bertahun-tahun.

7. Anung HP (Tim Simpatika Provinsi Jawa Timur):

  • Pada kenyataanya, banyak guru yang belum maksimal proses pembelajarannya misalnya ada keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan pra sarana, dll. Ketentuan 24 jam tatap muka agak sulit diterapkan dalam kurikulum darurat seperti ini.
  • Saat ini sekitar 64 Madrasah piloting online untuk bisa dilakukan di rumah masing masing, dan masih memungkinkan dikembangkan terkait beban kerjanya. Biometrik absensi efektivitasnya masih banyak terdapat keluhan, diantaranya, sulit masuk, signalnya lemah/kurang terjangkau, dan harus sinkronisasi pada jam 12 malam.
  • Untuk guru PNS proses absensi masih dilakukan dengan proses manual karena belum ada kebijakan resmi yang tertulis dari Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur.

8. Agus Mahasin (Tim Simpatika Provinsi Jawa Tengah):

  • Beban kerja pada dasarnya dilakukan per-semester bukan dilakukan per hari juga bukan dilakukan per akhir bulan. Di Simpatika beban kerja dibuktikan dalam SKMT/SKBK yang berlaku per semester. Karena setiap awal semester Kepala Madrasah menyusun dan menetapkan hal ini di madrasahnya.
  • Kebijakan beban kerja guru yang dilakukan oleh Kemendikbud selama Pandemi Covid-19 tidak ada perubahan sama sekali. Artinya fleksibilitas penggunaan beban kerja berjalan secara efektif.
  • Pembayaran tunjangan profesi tetap beracuan pada keadaan normal yang berati tidak ada perubahan. Pengendalinya dalam hal ini adalah kepala madrasah dan pengawas.

9. Mochamad Zaenuri (Pengawas Madrasah Provinsi Jawa Timur):

  • Memang tidak bisa dipungkiri masih banyak indikasi guru madrasah yang tidak melaksanakan pembelajaran di madrasah selama masa Covid-19 ini.
  • Guru melaporkan kinerja harian pada Madrasah. Di Jawa Timur, Tugas pengawas diantaranya mengecek dan meminta rekap yang dikirim secara daring. Mengumpulkan tugas secara daring melalui googleform yang dikumpulkan pada Kasi dari situlah terlihat mana yang sudah lapor dan mana yang belum lapor.
  • Update laporan kinerja harian Guru dan Kepala Madrasah dituangkan melalui format standar baku yang digunakan di semua Madrasah di Jawa Timur. Penyampaian report laporan kerja harian kepada Kankemenag Kabupaten/Kota dan Kanwil melalui Google Form setiap harinya pada pukul 16.00 WIB.

10. Zurni (Pengawas Madrasah Provinsi Jawa Timur):

  • Di lembaga – lembaga tertentu seperti salah satu pondok pesantren di Jawa Timur tidak menjalankan pembelajaran secara daring.
  • Untuk memastikan pelaksaaan pembelajaran oleh guru dan kepala madrasah, jika memungkinkan perlu dibuat punishment policy untuk lembaga madrasah yang tidak melaksanakan pembelajaran. Ketika pemerintah menginstruksikan PSBB lalu kemudian diliburkan dan tidak melaksanakan tugas apa-apa. Hal yang terjadi seperti ini apakah ada punishmentnya atau pengaruh terhadap pembayaran BOS, insentif atau TPG.

11. Abdul Munir (Tim TASS):

  • Penerapan beban kerja guru di Kemendikbud mengusung tema Merdeka Belajar, artinya implementasinya sepenuhnya diserahkan kepada guru.
  • Dilihat dari data pengguna yang cukup tinggi perlu adanya perekrutan konsultan yang khusus menangani bidangnya.
  • Banyak pertanyaan bahwa apakah Kementerian Agama mempunyai Satgas?
Untuk file lengkapnya Bisa Di Download Disini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *